Selamat Datang di Website Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pencarian

 


Visitor
Hari Ini
: 16
Kemarin
: 108
Minggu Ini
: 598
Bulan Ini
: 2797
Bulan Lalu
: 2474
Total
: 35083


{plugin}
Kurs Hari ini



{/plugin}
Video

Artikel Terbaru
  • Laporan Tahunan Sebagai Mekanisme Peningkatan Akuntabilitas BLU
    at 02 April 2014

     

    Selengkapnya
  • BLU: Akuntansi BLU dan Tantangan Kedepannya
    at 02 April 2014

     

    Selengkapnya
  • Reformasi versus budaya organisasi
    at 24 Maret 2014

    Para akademisi dan praktisi sering menyuarakan reformasi birokrasi pada institusi-institusi pemerintah. Hal ini disebabkan karena mereka melihat adanya kelemahan pada struktur, sistem dan proses kerja yang tidak hanya menyebabkan kebanyakan organisasi sektor publik kurang lincah (agility) dalam membuat keputusan namun juga tidak berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah mulai menerapkan prinsip baru dalam pengelolaan kinerja lembaga pemerintah yang dikenal dengan the New Public Management atau Konsep Baru Pengelolaan Kepemerintahan. Dalam paradigma baru tersebut, aparatur pemerintah diminta untuk merubah pola pikir (mindset) dari yang sebelumnya menerapkan budaya administrator menjadi budaya kinerja. Dengan adanya perubahan tersebut, setiap kepala eksekutif intansi dituntut mempunyai pengetahuan yang memadai dalam menetapkan secara jelas sasaran, tujuan dan target yang akan dicapai oleh organisasi yang dipimpinnya.

     

    Selengkapnya
  • Badan Layanan Umum: Bukan korporasi tapi memberi kontribusi demi pelayanan yang bernilai
    at 24 Maret 2014

    Pendahuluan

    Badan Layanan Umum dibentuk sebagai pengejawantahan teori agensifikasi. Secara umum, teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan (regulator) dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori dimaksud, idealnya Menteri/Pimpinan Lembaga memberi mandat dalam sebuah bentuk kontrak kinerja kepada kepala eksekutif badan pelayanan umum dalam melaksanakan satu program atau beberapa program sejenis yang akan dikelola secara professional.

     

    Selengkapnya
  • An analysis towards agencification policy in Indonesia: financial management system in Badan Layanan Umum (Public Service Agency) and the constraints in its implementation
    at 23 Maret 2014

    Introduction

                In all countries around the world, it is generally known that the provision of public services and public goods is one of government’s responsibilities. O’Toole (cited in Alamsyah 2011) states that the provision of public services is one of the constitutional purposes of a state. He also states that public service is known under many different terms by many philosophers e.g. “common interests” by Aristotles, “common good” by St Thomas Aquinas and “general will” by Jean Jacques Rousseau, but all of the terms have the same meaning which reflects the ultimate purpose of the establishment of a state.

     

    Selengkapnya
Kalender
Slide
Seputar BLU
10 Desember 2013 dari Seputar BLU
Badan Layanan Umum Daerah
10 Desember 2013 dari Seputar BLU
Pemerintah bangun 250.000 rumah murah 2014